Pembelajaran Demokrasi dan HAM (PKKBI)
Pembelajaran Berwawasan Demokrasi dan Hak asasi Manusia
BAB II
PEMBAHASAN
KEGIATAN BELAJAR 1
Paradigma Pendidikan Demokrasi dan HAM
Secara konstitusional dan kulikuler sesunguhnya pendidikan demokrasi dan HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan unuk “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun dalam perjalanan instrumentasi dan praksisnya begitu fluktuatif sesuai dengan irama dan iklim social-polotik yang terkait pada kebijakan politik kenegaraan pada setiap kurun kependidikan.Indikator yang dapat kita amati dan kita rasakan antaralain adanya kebebasan mengelurkan pendapat yang cenderung anarkis, pelanggaran HAM dimana-mana, terjadinya komunikasi politik yang maunya menang sendiri, hokum yang terkalahkan dan control social yang sering lepas dari tata karma dan terdegradasinya kewibawaan para pejabat Negara
Posisi pendidikan demokrasi
Menurut Gandal dan Finn (1992) terutama di Negara berkembang, Pendidikan demokrasi sering dianggap taken for granted and ignored yaitu dianggap sebagai hal yang akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dilihat dari dua aspek keseluruhan yaitu pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal dan pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat.
Berbagai penelitian seperti dihimpun oleh Djahiri dkk (1998) menunjukkan bahwa praksis pendidikan demokrasi cenderung menitik beratkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan ekspositorik yang cenderung indoktrinatif. Hal itu ternyata diperkuat oleh lingkungan social cultural dan social pilitik yang tidak kondusif.
A. TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Bahmuller (1996: 216-221) mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demorasi suatu Negara yaitu bahwa tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran akan identitas nasional dan pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan merupakan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demorasi suatu negara. Salah satu unsure dari budaya kewarganegaraan adalah kebijakan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga Negara, hubungan kesejajaran, salinh percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas social dan semangat kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlkan adanya dan berperannya pendidikan demokrasi yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang dalam waktu bersamaan mampu member kontribusi masyarakat madani.
B. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
Secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia. Ikhtiar kependidikan ini pada dasarnya harus ditujukan untuk pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional dan social warga Negara baik secara actor social maupun sebagai pemimpin pada hari ini dan hari esok. Sementara itu mengenai karakter utama warga Negara yang cerdas dan baik adalah mereka yang secara tetap memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai dengan perkembangan zaman dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.
Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertan tentang hakekat dan karakteristik aneka ragam demokrasi , buka hanya yang berkembang di Indonesia.
2. Mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu
3. Tersedianya sumber belajar yang memungkunkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih
4. Tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di Negara lain sehingga mereka mamiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan system demokrasi dalam berbagai konteks
5. Dikembangkannya kelas sebagai democraties laboratory, lingkungan sekolah sebagai micro cosmos of democracy dan masyarakat luas sebagai open global classroom yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrai dalam situasi berdemokrasi dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga Negara yang demokratis
Read Users' Comments (0)
